Kisruh Penerimaan Siswa Baru

Kisruh Penerimaan Siswa Baru
Kamis, 01 Juli 2010 | 07:09 WIB 213 Kali Dibaca

Oleh Widiani Trisnaningsih, S.Pd.
Pengajar SMKN 3 Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro
PADA pekan lalu, pihak sekolah, para orang tua, dan calon siswa disibukkan dengan urusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dulunya dikenal dengan istilah penerimaan siswa baru (PSB).
Sejatinya, PSB adalah proses penyeleksian siswa-siswi agar memperoleh ’’kursi” di sekolah yang diinginkan sesuai dengan kapasitas calon siswa tersebut. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang tak sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia, khususnya sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah berlabel SBI atau RSBI, yang masih menjadi favorit rata-rata calon siswa dan orang tua, akhirnya menjadikan persaingan semakin ketat.
Para orang tua tentu saja menginginkan anak-anaknya belajar di sekolah yang berkualitas. Tentunya hal ini tidaklah mudah karena anak-anak mereka harus dapat berkompetisi agar bisa diterima di sekolah-sekolah bonafide itu. Tak hayal, ambisi yang berlebihan membuat mereka terkadang berpikir untuk mencari jalan pintas.
Di beberapa media (bahkan sudah menjadi rahasia umum), terdapat banyak pemberitaan yang menyoroti hal ini. Berbagai cara dilakukan para orang tua agar anaknya bisa lulus seleksi PSB. Motifnya bermacam-macam, dari mulai jual-beli soal/kunci jawaban ujian PSB, melobi panitia PSB, sampai kongkalikong dengan guru ataupun pejabat setempat yang berpengaruh.
Meskipun sulit untuk dibuktikan, fenomena ini tentu saja membuat kita semua miris. Bagaimana tidak, sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran dan pendidikan, tapi proses awal masuknya saja sudah ternodai oleh oknum-oknum yang seperti itu. Ada beberapa faktor yang saya soroti sebagai pemicu terjadinya kekisruhan dalam PSB.
Pertama, adanya pihak yang membutuhkan, yaitu para orang tua dan calon siswa yang fanatik terhadap sekolah tertentu. Sehingga mengusahakan berbagai cara agar bisa lulus PSB. Tragisnya, ternyata kemampuan si anak sebetulnya tidak sesuai dengan standar yang diharapkan oleh sekolah yang dituju, maka segala cara pun dihalalkan asalkan keinginannya bisa tercapai.
Kedua, adanya oknum yang mamanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada istilah mafia perpajakan dan mafia hukum, mungkin perlu ditambahkan lagi satu istilah (dan diberantas juga tentunya) yaitu mafia persekolahan. Para mafia persekolahan ini berasal dari berbagai kalangan, seperti penjual soal dan kunci jawaban, panitia PSB, guru, dan beberapa pihak lainnya yang bermental menerabas sehingga dapat menjanjikan sebuah kursi bagi calon siswa dengan cara-cara yang tidak prosedural.
Tentu saja ini tidak gratis. Ibarat gayung bersambut, mafia persekolahan ini tumbuh subur karena tingginya permintaan dari calon siswa dan para orang tua yang menempuh jalan pintas tadi.
Penyebab ketiga yang merupakan faktor yang sangat memengaruhi penyebab pertama dan kedua di atas adalah sistem evaluasi di kurikulum pendidikan kita yang tidak sinergis dan koherens. Ujian nasional yang disyaratkan oleh pemerintah kita digunakan sebagai syarat mutlak kelulusan bagi seorang siswa, tapi hasilnya ternyata tidak banyak membantu untuk digunakan sebagai senjata agar seorang siswa dapat diterima di jenjang pendidikan selanjutnya. Persentasi kelulusan PSB yang lebih besar justru dilihat dari hasil tes PSB di sekolah tersebut. Bahkan beberapa sekolah juga menambahkan persentasi kelulusan PSB-nya dengan hasil tes fisik dan tes wawancara.
Akhirnya, guru-guru dan siswa-siswi kita sekarang justru lebih disibukkan dengan persiapan menghadapi berbagai macam tes daripada melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri yang seharusnya dapat bermakna untuk diri mereka. Para orang tua pun ikut-ikutan panik karena mereka tentunya menginginkan anak-anak mereka lulus tes-tes itu. Bayangkan, mau melanjutkan sekolah saja harus melalui berbagai macan ujian, dari mulai UN, ujian sekolah, ujian semester, ujian praktikum, dan sebagainya.
Sudah lulus dan ingin melanjutkan, masih juga harus mengikuti tes PSB, tes fisik, dan tes wawancara. Jika kita melihat ke belakang ketika masih diberlakukan sistem Ebtanas dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) sudah cukup untuk menjadi prasyarat di dalam PSB.
Sehingga calon siswa tidak perlu mengikuti serangkaian tes seperti sekarang yang akhirnya dapat menimbulkan celah bagi oknum-oknum yang berkepentingan, tapi tidak bertanggung jawab.
Terlepas dari berbagai polemik yang ada, para orang tua, calon siswa, dan para oknum pun seharusnya menyadari bahwa sesungguhnya ketika mereka memilih jalan pintas agar lulus dalam PSB, maka mereka sudah menodai hakikat dari pendidikan itu sendiri. Apa yang mereka lakukan itu juga sudah menzalimi calon siswa lain yang mungkin sebenarnya berhak memperoleh kursi itu.
Selain itu, pemerintah melalui Disdik dan pihak-pihak terkait juga perlu memantau dengan ketat proses PSB ini agar semua siswa dapat mendapatkan hak pendidikannya di sekolah yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga PSB benar-benar dapat menjaring siswa-siswa yang sesuai dengan kapasitasnya.
Ke depan, sistem evaluasi kurikulum pendidikan kita pun masih perlu dikaji ulang dan dibenahi agar lebih efektif dan efisien. Jangan sampai slogan, kalau bisa dibuat rumit, kenapa harus dipermudah, masih menjadi budaya di negara kita. Mungkin hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi menteri pendidikan yang baru. Semoga proses PSB yang akan datang lebih baik dan kita tak boleh berhenti berharap!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: